Dugaan keterlibatan Sekertaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Sulsel Andi Muallim dalam kasus penyalahgunaan dana bantuan sosial (bansos) tahun 2008-2009 mulai tersingkap. Hal itu terungkap dari kesaksian dan penyerahan buktibukti yang disampaikan tersangka Anwar Beddu dalam pemeriksaan maraton oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar, kemarin. Asisten Pidana Khusus Kejati Sulselbar Chaerul Amir mengaku akan mempelajari kembali bukti-bukti baru yang diserahkan Anwar Beddu tersebut.
“Tidak akan berlangsung lama,siapa saja yang nantinya disebutkan dalam buktibukti tersebut, akan kembali kita periksa untuk mempertegas keterlibatannya,” ujar Chaerul di kantor Kejati Sulselbar, Makassar, usai pemeriksaan Anwar Beddu. Tak hanya bukti dugaan keterlibatan Muallim. Menurut kuasa hukum Anwar Beddu,Asmaun Abbas, sejumlah nama penerima yang telah mengembalikan dana bansos bermasalah itu sudah diserahkan ke Kejati Sulselbar.
“Meraka melakukan itu karena diperintah dan ada pula yang sadar langsung. Seluruh pengembalian telah lengkap, mencapai Rp8,8 miliar dan diserahkan ke kas daerah untuk kemudian digunakan kembali, yang kami serahkan sisa kuitansi penerimaan,” kata Asmaun. Anwar Beddu menjabat sebagai bendahara keuangan Pemprov Sulsel dalam kasus yang menyeret sejumlah pejabat dan politisi di DPRD Sulsel tersebut. Dalam pemeriksaannya kemarin, dia menyerahkan bukti adanya perintah Andi Muallim memerintahkan pencairan hingga pengembalian seluruh anggaran yang dinilai bermasalah.
Pada bukti pencairan, Anwar menyerahkan cek yang dibubuhi tanda tangan Andi Mualliam sebagai Sekda dan tanda tangan Yushar Huduri selaku Kepala Biro Keuangan. Sementara bukti perintah pengembalian anggaran Rp8,8 miliar diserahkan dalam bentuk surat perintah yang langsung dikeluarkan oleh Sekda merujuk perintah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor. Anwar diperiksa pukul 9.00 Wita hingga 20.00 Wita. Penyidik belum merampungkan hasilnya dan proses pemeriksaan kembali dilanjutkan hari ini.
Anwar ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang melibatkan anggaran Rp34,4 miliar setelah BPK menemukan Rp8,8 miliar sebagai bantuan fiktif.Anwar dijerat pasal 2 dan pasal 2 juntco pasal 55 undang-undang tindak pidana korupsi nomor 31/1999 karena melakukan pembayaran yang salah. Penggunaan pasal 55 atau bersama-sama melakukan korupsi, diakui Chaerul dalam waktu dekat segera terealisasi. Penambahan tersangka lain bergantung pada keterangan yang diutarakan oleh Anwar Beddu pada pemeriksaan tersebut.“ Karena ada pasal bersama- sama, pasti akan ada tersangka lain, siapa? Kita kihat saja nanti,”ujarnya. Selain mengarahkan penyidikan ke Sekda Andi Muallim, kejaksaan juga menyasar sejumlah nama yang melakukan pengembalian uang. Bahkan sejumlah nama anggota DPRD Sulsel masuk daftar tunggu yang akan diperiksa.
Kejaksaan dalam waktu dekat akan mengajukan kembali surat izin ke Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo untuk memeriksa anggota dewan yang masih menjabat. Asmaun Abbas mengatakan, tidak ada alasan bagi kejaksaan untuk tidak menambah tersangka dalam kasus ini. Menurutnya, seluruh bukti yang memperlihatkan adanya keterlibatan pihak lain telah diserahkan. “Sisa ketegasan dan kepekaan kejaksaan yang kami tunggu,semua telah kami serahkan,”katanya.
Dia menilai,dalam kasus ini bukan hanya kasus pidana korupsi yang terjadi, pidana umum juga dilakukan dengan adanya pemalsuan stempel untuk melakukan pencairan. Oknum tersebut adalah pejabat di Pemprov Sulsel yang harusnya diusut pula oleh kejaksaan. “Kasus ini bisa digabungkan, pidana umum dan khusus,” katanya.
Soal adanya rencana kejaksaan melakukan penahanan, Asmaun Abbas mengaku keputusan itu adalah kewenangan mutlak pihak kejaksaan.Chaerul Amir sendiri mengaku, keputusan menahan akan ditempuh jika penyidik menilai harus dilakukan karena jika tidak ditahan akan menghambat pengusutan kasus.
READ MORE ~>>
Andi Muallim Dalam kasus Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial
